Sejarah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur baru disahkan pada tanggal 6 Juni 1928, dengan dikeluarkannya Besluit No. 32 tanggal 6 Juni 1928. Lahirnya pemerintahan otonom di tingkat provinsi menyebabkan sebagian besar urusan yang semula ditangani oleh pemerintah pusat (gubernur jenderal) dialihkan kepada pemerintah provinsi.

Salah satu urusan pemerintah pusat yang kemudian dilimpahkan kepada provinsi adalah urusan kehewanan, sehingga di provinsi Jawa Timur kemudian berdiri Veeartsenijkundige Dienst atau Jawatan/Dinas Kehewanan yang berkedudukan di kota Surabaya. Dasar pembukaan kantor tersebut adalah Staatsblad No. 432 Tahun 1912 tentang Definisi dan Kebijakan Kesehatan Hewan. Selain mengawasi hewan ternak, tugas Jawatan Kehewanan adalah mengawasi Rumah Pemotongan Hewan (slachthuis). Hal tersebut merupakan upaya untuk menjaga kesehatan daging yang akan dikonsumsi oleh penduduk.

Pada tahun 1942 pasukan Jepang menyerbu Indonesia. Tanpa perlawanan yang berarti,  Pemerintah Hindia Belanda menyatakan menyerah kepada pasukan Jepang. Segera setelah memerintah di Indonesia, tentara Jepang melakukan perombakan pemerintahan secara besar-besaran. Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Timur yang semula bernama Veeartsenijkundige Dienst berganti nama menjadi Tikusan Ka atau Kantor Oeroesan Pemeliharaan Hewan.

Lembaga ini tidak lagi bernaung di bawah pemerintah provinsi karena lembaga tersebut sudah dibubarkan. Pada masa penjajahan Jepang, Tikusan Ka bertanggung jawab langsung kepada Gunseikan yang berkedudukan di Jakarta. Pemerintah Jepang sebenarnya tidak terlalu memperhatikan persoalan peternakan di berbagai daerah, tidak terkecuali di Jawa Timur.

Pada tahun 1950, Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat memutuskan membentuk Provinsi Jawa Timur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950, tanggal 3 Maret 1950. Salah satu urusan yang dilimpahkan kepada pemerintah provinsi adalah Urusan Kehewanan. Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1951 junto Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1952 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1952 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewanan kepada Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur Nomor Des.369/G/Drh/53 tanggal 11 Mei 1951 junto Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor HK/296/62/SK tanggal 12 Juni 1974 dibentuklah Dinas Kehewanan Provinsi Jawa Timur.  Pada tanggal 12 Juni 1974, Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor    /2961/62/Sk. Dalam poin 1 dari Surat Keputusan ini berisi: Merubah nama Dinas Kehewanan Provinsi Jawa Timur menjadi  Dinas Peternakan Jawa Timur.

Lima tahun setelah terbentuknya Dinas Peternakan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur menetapkan lagi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Dinas Peternakan Daerah Tingkat I Jawa Timur. Adapun susunan organisasi Dinas Peternakan tersebut terdiri atas: (a) Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas Peternakan Daerah; (b) Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Bagian dan Sub Dinas yang terdiri atas: (a) Bagian Tata Usaha; (b) Sub Dinas Bina Program; (c) Sub Dinas Produksi; (d) Sub Dinas Usaha Tani; (e) Sub Dinas Kesehatan Hewan; dan (f) Sub Dinas Penyuluhan.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan pemerintahan, terutama berkaitan dengan otonomi maka dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

Penataan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2000 tentang Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas, seorang Kepala Tata Usaha, empat Kepala Sub Dinas (Sub Dinas Penyusunan Program, Sub Dinas Kesehatan Hewan, Sub Dinas Budidaya dan Pengembangan Ternak, dan Sub Dinas Bina Usaha), Kelompok Jabatan Fungsional, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Sebagai salah satu perangkat dalam Pemerintahan Daerah, Dinas Peternakan juga bertekad meningkatkan kualtas pelayanannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Peternakan menjadi satu dari 20 dinas yang perlu ditata kembali organisasinya sehingga lebih efisien dan efektif.  Penataan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, kepala dinas dibantu oleh perangkat-perangkat: Sekretariat, yang membawahi: (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Sub Bagian Penyusunan Program; (3) Sub Bagian Keuangan. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi: (1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner; (2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; (3) Seksi Pengawasan Obat Hewan. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi: (1) Seksi Produk Pangan Asal Hewan; (2)  Seksi Produk Non Pangan Asal Hewan; (3) Seksi Hygiene Sanitasi dan Kesejahteraan Hewan. Bidang Budidaya, Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya, membawahi: (1) Seksi Kawasan dan Pembibitan; (2) Seksi Pakan dan Teknologi (3) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternah dan hewan lainnya. Bidang Agribisnis, membawahi: (1) Seksi Pelayanan Keahlian, Informasi, dan Perijinan; (2) Seksi Kelembagaan SDM dan Penyuluhan; (3) Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan.  Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai Pimpinan pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sejak awal berdirinya sampai sekarang adalah sebagai berikut :

  1. Drh. J.C.H. Lasut
  2. Drh. Soetardjo Soeroamidjojo
  3. Drh. Slamet Tedjakusumo (1968-1977)
  4. Drh. Soedjasmiran Prodjodiharjo (1977-1982)
  5. Drh. A. Silitonga (1982-1988)
  6. Drh. Soetranggono (1988-1994)
  7. Drh. Padang Bambang Wirdjono, MBA. (1994-2000)
  8. Drh. Sigit Hanggono (2000-2009)
  9. Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS. (2009-2010)
  10. Ir. Suparwoko Adisoemarto, MM. (2010-2012)
  11. Ir. Maskur, MM. (2012-2016)

Polling

Layanan interaktif apa yang sering Anda gunakan pada website ini ?
INDEX

Info Harga 2017-06-22

Daging Kambing (Kg) : Rp. 80.000
Karkas Ayam Buras (Kg) : Rp. 60.000
Karkas Ayam Broiler (Kg) : Rp. 32.500
Daging Sapi Murni (Kg) : Rp. 110.000
Telur Ayam Ras (Kg) : Rp. 18.700
Telur Ayam Buras (Butir) : Rp. 2.000
Susu Sapi Segar (Ltr) : Rp. 5.400
DOC Broiler (Ekor) : Rp. 5.100
DOC Layer (Ekor) : Rp. 6.600
Telur Itik (Butir) : Rp. 3.500
Pakan Ternak Broiler (Kg) : Rp. 6.425
Pakan Konsentrat Layer (Kg) : Rp. 6.160
Detail Data Statistik

User Statistik

Hari ini : 333
Kemarin : 318
Minggu ini : 823
Bulan Juni 2017 : 9844
Total : 923024
( since 30 Mei 2013 )
Page Loaded in 2.4769 seconds
Copyright © 2013 Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur
Jl. Jend Achmad Yani 202 Surabaya 60235 Jawa Timur - Indonesia
Telp. (031) 8292545 8280445 - 8285126 - 8285129 , Fax. (031)8291853
[ Lihat Peta ]