Thomas mengatakan bahwa selama ini stok daging sapi domestik cukup aman hingga Lebaran nanti, karena sebelum ada keputusan Pemerintah Australia melarang ekspor ternak ke Indonesia, suplai daging tercukupi.  "Sebab, sebelum ada larangan impor sapi dari Australia Juni lalu, kita sudah punya stok sapi yang siap dipotong pada tiga bulan berikutnya," ujarnya.

Dia mengungkapkan, hingga semester II-2011, stok daging mencapai 73 ribu ton. Sedangkan tahun lalu, stok daging sebanyak 120 ribu ton. "Kita lihat, sampai saat ini masih aman dengan 73 ribu ton. Tapi bila kurang, ya kita tambah lagi karena masih ada stok ternak yang belum dipotong," kata Thomas.

Seperti diketahui, pemerintah Australia akhirnya mencabut larangan ekspor sapi ke Indonesia. Pencabutan larangan ekspor sapi ini dilakukan dengan syarat bahwa para importir Indonesia tidak lagi memperlakukan secara kasar sapi-sapi Australia, terutama di rumah-rumah jagal.

Selain itu, pencabutan larangan ekspor sapi ke Indonesia ini dilakukan lantaran para peternak sapi Australia protes keras. Para peternak sapi mendesak pemerintah agar mencabut larangan ini, karena mereka merasa rugi atas larangan ekspor itu.

Diketahui, nilai ekspor sapi ke Indonesia mencapai nilai sekitar US$330 juta. Para peternak itu bahkan ingin memusnahkan persediaan sapi-sapi yang tidak jadi di kirim ke Indonesia.

http://bisnis.vivanews.com/news/read/231827-stok-daging-tak-terganggu-soal-sapi-australia

JAKARTA - Peternak sapi lokal cemas. Ini setelah Pemerintah Australia mencabut larangan ekspor sapi bakalan ke Indonesia, Rabu (6/7) malam. Peternak lokal mendesak pemerintah tidak terburu-buru membuka kembali izin impor sapi.

Sebelum mengaudit kembali izin impor, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Teguh Boediyana menyarankan pemerintah agar menggunakan sensus ternak Badan Pusat Statistik. Sensus itu untuk mendata kebutuhan dan permintaan daging sapi di Indonesia.

"Kebijakan impor mendadak jangan sampai memadamkan semangat peternak lokal yang baru tumbuh," tegas Teguh kepada Republika di Jakarta, Kamis (7/7).

Menurutnya, pemerintah perlu mengawasi ketat distribusi sapi. Kalau terpaksa impor, harus dijamin regulasi itu tidak akan merugikan penjualan sapi lokal.

Sebelumnya, Australia mengumumkan pencabutan penghentian sementara (suspensi) ekspor sapi bakalan ke Indonesia.

Syaratnya, menurut Menteri Pertanian Kehu tanan dan Kelautan (Federal) Australia Joe Lud wig, para importir Indonesia di minta melindungi dan tidak lagi memperlakukan secara kejam sapi-sapi Australia, terutama di rumah pemotongan hewan (RPH). “Saya dapat mengumumkan malam ini karena kondisi pen ting untuk memulai kembali (kesepakatan kerja sama) telah di penuhi,” kata Lud wig seperti di kutip AFP.

Pencabutan suspensi ekspor dilakukan karena peternak sapi Australia protes keras. Sejak larangan itu berlaku, peternak sapi setem pat rugi besar. Bahkan, ada peternak yang ingin memusnahkan sapi untuk stok ke Indonesia.

Nilai ekspor sapi ke Indonesia sekitar 330 juta dolar AS per tahun. Suspensi ekspor sapi berlaku mulai 8 Juni 2011. Kebijakan itu muncul sebagai protes terhadap skandal kekejaman sapi Australia di RPH-RPH di Indonesia.

Namun, sikap PPSKI berbeda dengan pedagang daging sapi di daerah. “Kenaikan harga daging disebabkan pasokan sapi kurang akibat ber hen tinya impor sapi dari Aus tralia,” kata Burhan, pedagang daging sapi di pasar tra disional Du mai, Riau.

Sikap RI

Sementara itu, pernyataan pencabutan resmi larangan ekspor sapi ke Indonesia belum diterima Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Hal ini, jelas Menteri Pertanian Suswono, karena dalam kasus suspensi tersebut ti dak ada kesepakatan kedua negara. Sehingga, keputusan itu murni dalam kekuasan Pemerintah Australia. “Dia yang memulai, dia jugalah yang harus mengakhiri,” ujar Suswono dalam inspeksi mendadak ke Pasar Induk Beras Cipinang.

Meski suspensi dicabut, Suswono menegaskan, pemerintah tidak akan langsung membuka izin bagi importir lokal. Kuota impor sapi bakalan tetap diberikan sesuai kebutuhan.

Masih menyinggung soal impor sapi dari Australia, ternyata pemerintah Australia sudah benar-benar kebakaran jenggot. Di satu sisi, pemerintah Australia mencoba bermain cantik dengan menuruti permintaan rakyat Australia untuk menghentikan (sementara) ekspor sapi potong hidup (live cattle) ke Indonesia karena kencangnya isu penyiksaan sapi-sapi asal negeri kangguru itu. Belum lama, mereka mengirim utusan ke Jakarta untuk membicarakan kelanjutan dari keputusan Indonesia yang akhirnya malah memesan sapi dari negara lainnya. Walau di sini (Australia), diberitakan bahwa mereka diutus untuk klarifikasi soal rencana Indonesia ancam adukan Australia ke WTO (World Trade Organisation).

Tapi, di sisi lain, Australia sudah panik! Terbukti, minggu ini, Menteri Agrikultur Australia, Joe Ludwig mengakui menemui jalan buntu dalam menyelesaikan krisis (ekspor sapi ke Indonesia) dan menyerahkannya ke Menteri Luar Negeri Australia, Kevin Rudd (mantan Perdana Menteri). Pemerintah Australia menyatakan bahwa penghentian perdagangan sapi bernilai $320 juta ke Indonesia telah menyebabkan ‘regional economic crisis’. Pemerintah Australia akan mengirim Kevin Rudd untuk melakukan negosiasi (entah apa bentuknya) ke Jakarta pada tanggal 8-9 Juli 2011